Sehari bersama "PNS"

Selasa pagi (29/3) 2011, saya berkebutuhan ke instansi pemerintah seperti balai kelurahan, kantor catatan sipil dan kantor kecamatan. Ketiga kantor tersebut harus saya datangi karena saya harus mendapatkan tanda tangan dan stempel untuk keperluan pengajuan beasiswa.

Berawal di balai kelurahan saya memang sudah bertemu dengan para PNS. Entah kenapa, rasanya under estimate saja dengan PNS. Mungkin karena pengalaman buruk yang pernah saya alami dengan para PNS (off the record). Untungnya, orang-orang balai kelurahan kali ini dapat saya hadapi dengan lancar. Surat dan tanda tangan saya terima dalam waktu sekitar 5 menit saja.

Lantas saya meluncur ke kantor catatan sipil. Waktu masih sekitar pukul 10.30 WIB. Nah, di sinilah saya mulai gusar dengan pelayanan para PNS yang ada di situ. Saya berniat untuk legalisir KK. Kertas Foto Copy (FC) dari saya diterima dengan segera. Sayangnya, proses men-stempel yang sangat lama. Lama sekali. Orang semakin banyak yang berdatangan. Sama dengan saya, mengumpulkan FC lalu antri. Tapi, orang yang lebih awal datang (seperti saya), berkasnya tidak segera diselesaikan terlebih dahulu. Berkas saya dibarengkan dengan orang-orang yang baru datang. Lha, kalau sudah begini, apa untungnya saya buru-buru datang lebih awal ke kantor itu? Alhasil, jam 12.00 baru saya keluar dari kantor itu dengan perasaan sewot yang tak jelas.

Tujuan saya belum berakhir. Satu langkah lagi. Saya mau tak mau harus berurusan dengan para PNS yang ada di kantor kecamatan. Kali ini untuk meminta tanda tangan si camat. Oh, bukan hoki saya, si camat yang sebenarnya saya tak tahu wajahnya itu tidak ada di tempat pada jam itu. Camat dan para kroninya (maksud saya para wakilnya) tidak ada di kantornya. Ehm, lantas bagaimana dengan pelayanan publiknya? Bagaimana melayani orang-orang seperti saya yang sebenarnya sore hari itu juga akan segera balik ke Semarang?

Kata seorang PNS bergender perempuan, ”Minta tanda tangannya harus disertai KK. Oia, kartu tanda pelunasan pajak pembangunannya juga. Wah, ini juga nama yang ditulis salah. Bukan nama mbak, tapi nama orang tua mbak”. Ciihh, ada saja kesalahan saya. Padahal tiga kali mengurus hal yang sama tak pernah bertemu dengan tetek bengek KK, dan surat pajak. Tak pernah juga dikatakan salah nulis nama. Rasa gondok saya semakin menjadi saat si ibu PNS itu mencampurkan opininya dalam tugasnya. Begini katanya, “Semester 8 kok ngajuin beasiswa. Udah nggak boleh. Lihat saja, pasti nggak boleh”. Seketika, makin muak saya melihat baju coklat kekuningan yang dikenakannya. Ada dendam apa dirinya dengan saya sampai menyumpahi segala. Ya, gara-gara si camat tak di tempat, saya dipertemukan ibu PNS model tadi dan rencana ke Semarang hari ini pun tinggal mimpi.

Ini hanya pengelaman buruk yang sederhana. Tapi ini cukup membuat saya pribadi semakin muak dengan orang-orang bertitel “Pegawai Negeri Sipil” itu. Seolah mereka berkuasa, seolah berbuat atas nama pemerintah, sikapnya jadi tidak menyenangkan.

Pekerjaan semacam inikah, profesi menjadi seperti merekah yang dicita-citakan banyak teman saya? Saya hingga kini juga tak habis pikir. Kebanyakan teman saya memang tergiur dengan gaji yang pasti datang setiap bulan dan tunjangan pensiun. Sangat aman memang untuk menyokong segi finansial. Tapi ada yang tidak fair di mata saya. PNS itu kerja tak kerja, rajin tak rajin, gajinya sama saja. Sama besar. Jadi, mental-mental pemalas akan lebih memilih nge-mall daripada stay di kantor seharian. Toh, gaji yang datang tidak akan berkurang. Lantas, bagaimana akan mengatrol potensi diri? Lebih jauh lagi, lantas bagaimana SDM Indonesia akan maju? (Otit)